Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan adalah

lembaga tinggi negara yang bebas dan mandiri terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. Kedudukan BPK yang mandiri sangat diperlukan untuk menjamin objektivitas BPK dalam men-jalankan tugas-tugasnya.

Badan Pemeriksa Keuangan  bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Daerah, Anggaran Badan Usaha Milik Negara dan Daerah berdasarkan ketentuan undang-undang. Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan/diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang (Pasal 23E Ayat 2). Hal ini berarti mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, rakyat mengetahui dari mana uang negara berasal dan untuk apa digunakan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, BPK mempunyai tiga macam fungsi, yaitu sebagai berikut.

  • Fungsi operatif, yaitu fungsi untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, serta penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara.
  • Fungsi rekomendatif, yaitu fungsi untuk memberikan pertim bangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara.
  • Fungsi yudikatif, yaitu fungsi untuk melakukan tuntutan pem-bendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pembendaharaan atau pegawai negeri lainnya karena perbuatannya melanggar hukum atau perbuatannya melalai kan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian besar negara.

Mahkamah Agung (MA)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Hal itu diperlukan agar kekuasaan kehakiman dapat menyelenggarakan peradilan, yakni penegakan hukum dan keadilan secara adil. Kekuasaan kehakiman sesuai Pasal 24 Ayat 2 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung yang membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi mempunyai  beberapa tugas dan wewenang sebagai berikut.

a. Di Bidang Peradilan, Memeriksa, dan Memutuskan

  • Permohonan kasasi (tingkat banding terakhir).
  • Sengketa tentang kewenangan mengadili.
  • Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  • Menguji keabsahan peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang.

b. Di bidang Nasehat dan pertimbangan Hukum

  • Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk memberikan atau penolakan grasi dan rehabilitasi.
  • Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga tinggi negara.

c. Di Bidang Pengawasan

  • Mengawasi jalannya pengadilan-pengadilan di semua lingkungan peradilan.
  • Membuat/membentuk peraturan peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

 

Mahkamah Konstitusi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945 Pasal 24A Ayat 1 dan 24C  Ayat 1. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.

  • Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD.
  • Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenang-an nya diberikan UUD.
  • Memutus pembubaran partai politik dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu.
  • Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh prresiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

b. Keanggotaan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan Hakim Konstitusi, kesembilan hakim tersebut berasal dari tiga anggota diajukan oleh Mahkamah Agung (MA), tiga diajukan oleh DPR, dan tiga anggota lainnya diajukan oleh presiden. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Komisi Yudisial

Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 Pasal 24B. Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang  mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan ke-pribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

Sumber : http://litsproject.com/tingkatkan-otak-anak-dengan-permainan-seru/