Berikut peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan.

Berikut peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan.

Berikut peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan

Berikut peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan.
Berikut peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan.

1. MPR

MPR menurut UUD 1945 Pasal 2 Ayat 2 , bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Dengan kata lain, jika dimungkinkan atau dipandang perlu selama lima tahun ini bisa mengadakan sidang lebih dari satu kali.

Menurut UUD 1945, MPR memiliki  wewenang sebagai berikut:

  1. mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 Ayat 1);
  2. melantik Presiden dan wakil Presiden (Pasal 3 Ayat 2);
  3. memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa  ja batan nya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 Ayat 3)
  4. Melantik wakil presiden menjadi presiden, apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya (Pasal 8 Ayat 1).
  5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden, jika mengalami  kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa ja ba t an- nya,  selambat-lambatnya dalam masa 60 hari (Pasal 8 Ayat 2).
  6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari (Pasal 8 Ayat 3).
  7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, anggota

MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut.

  • Mengajukan usul perubahan pasal UUD
  • Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
  • Memilih dan dipilih
  • Imunisasi/kekebalan
  • Protokoler
  • Keuangan dan administrasi

Di samping hak tersebut, sudah tentu anggota MPR mempunyai beberapa kewajiban, yaitu sebagai berikut:

  • mengamalkan Pancasila;
  • melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan;
  • menjaga keutuhan Negara Kesatuan RI dan kerukunan nasional;
  • mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  • melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

 

2. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Pada dasarnya presiden Republik Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.

Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, presiden mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

  1. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10 ).
  2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 Ayat 1).
  3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (Pasal 12).
  4. Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 Ayat 1).
  5. Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan per-timbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 Ayat 1).
  6. Memberikan amnesti dan abolisi dengan memerhatikan per-timbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 14 Ayat 2).
  7. Memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain (Pasal 15).

Dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, presiden mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

  1. memimpin kabinet;
  2. mengangkat dan melantik menteri-menteri;
  3. memberhentikan menteri-menteri;
  4. mengawasi jalannya pembangunan;
  5. memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD;
  6. berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR;
  7. menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang;
  8. menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, tetapi hanya untuk satu kali masa jabatan. Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, presiden digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

a. Keanggotaan DPR
Dalam UUD 1945, Pasal 19 Ayat 1 dinyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Adapun susunan keanggotaan DPR diatur dengan undang-undang, yaitu UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam UU No. 22 Tahun 2003 disebutkan jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang yang berasal dari anggota partai politik peserta pemilihan umum.

b. Fungsi DPR
Berdasarkan UUD 1945, Pasal 20A Ayat 1, DPR memiliki be-berapa fungsi sebagai berikut.

  1. Fungsi legislasi, antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang bersama presiden.
  2. Fungsi anggaran, antara lain membahas biaya pembangunan dan biaya lainnya dengan presiden.
  3. Fungsi pengawasan, antara lain berupa pengawasan terhadap pelak-sanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945.

Sumber : http://www.harborcollege.org/teknik-membaca-cepat-untuk-siswa-sd-agar-mudah-diingat/