Definisi Ilmu Negara Di Indonesia Lengkap

Definisi Ilmu Negara Di Indonesia Lengkap

Definisi Ilmu Negara Di Indonesia Lengkap

Definisi Ilmu Negara Di Indonesia Lengkap

Ilmu Negara di Indonesia

Postingan ini mengikuti buku yang dikarang oleh Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., CN. dalam bukunya yang berjudul ILMU NEGARA. Istilah ilmu negara diambil dari istilah bahasa Belanda Staatsleer. Istilah Staatsleer itu sendiri berasal dari bahasa Jerman, Staatslehre. Dalam bahasa Inggris disebut Theory of State atau General Theory of State atau Political-theory, sedangkan dalam bahasa Perancis dinamakan Theorie d’etat.

Ilmu negara

Timbulnya istilah ilmu negara atau Staatsleer sebagai istilah teknik sebagai akibat penyelidikan seorang sarjana Jerman bernama Georg Jellinek. Ia adalah “bapak ilmu negara”. Sebutan bapak dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan ini menunjukan bahwa dialah orang pertama yang dapat melihat cabang ilmu pengetahuan itu sebagai satu kesatuan. Ia dapat menghubungkannya dalam satu kesatuan dan ia telah berhasil mencoba meletakkannya dalam satu sistem. Sistem ini dimaksudkan suatu kesatuan, bagian-bagiannya mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, artinya, bahwa bagian-bagian dari kesatuan itu, satu sama lain dihubungkan sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan atau samenhengde eenheid.
Georg Jellinek memandang ilmu pengetahuan, yaitu ilmu kenegaraan tidak secara insidental, tetapi secara keseluruhan, dan berhasil meletakkan seluruh lapangan penyelidikannya dalam suatu sistematik.

Di Indonesia yang pertama kali mempergunakan istilah ilmu Negara

  1. Di Indonesia yang pertama kali mempergunakan istilah ilmu Negara adalah Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Mula-mula Universitas Gajah Mada merupakan Lembaga Pendidikan tinggi Swasta yang didirikan pada tanggal 13 Maret 1946 dan kemudian dijadikan Universitas Negeri pada tahun 1950. Salah satu Fakultasnya adalah Fakultas Hukum.
  2. Pada waktu menyusun kurikulum Fakultas tersebut, terdapat suatu kesulitan karena belum terdapat suatu Perguruan Tinggi Nasional yang dapat dijadikan contoh. Oleh karena itu dapatlah dipahami tatkala mencari contoh, pilihan jatuh pada R.H.S. (Rechtshogeschool) yang berada di Jakarta pada zaman kekuasaan Belanda, dengan menginsafi bahwa suatu mata pelajaran yang menurut anggapan nasional sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan baru itu perlu diubah dan/atau diganti seperlunya atau pun dihilangkan sama sekali.
  3. Selanjutnya jika istilah tersebut dipakai dan diajarkan sekarang ini di Perguruan Tinggi setelah kita mencapai kemerdekaan, maka tentulah matakuliah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat diterima oleh sikap kita sebagai bangsa yang telah merdeka, yang sederajat dan sejajar dengan bangsa lainnya.
  4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dicarilah matakuliah lain yang tidak terdapat dalam kurikulum R.H.S. (Rechtshogeschool), sehingga pandangan dialihkan kepada universitas tertua dan paling ternama di negeri Belanda, ialah Universitas Leiden.

Dalam kurikulum fakultas hukum di sana terdapat matakuliah Staatsleer yang bersifat umum. Dipilih Staatsleer karena matakuliah tersebut terlepas dari hubungan kolonial, dan bersifat umum, sebab mengenai pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dan hukum tata negara atau groundbegrippen en groundbeginselen van de staat en het staatsrecht, karenanya dapat dijadikan pengantar untuk mengetahui Hukum Tata Negara yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif. Kemudian matakuliah staatsleer ini diambil sebagai contoh untuk dimasukkan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dengan istilah: Ilmu Negara.

Sekilas tentang masuknya ilmu pengetahuan Ilmu Negara ke Indonesia. Berikut ini akan diberikan beberapa literatur yang pasti akan membantu dalam mempelajari lebih lanjut Ilmu Negara.

1. Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)
2. Azhary, Ilmu Negara – Pembahasan buku R. Kranenburg, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
3. Djokosutono, Ilmu Negara, dihimpun oleh Harun al Rasyid, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
4. F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, (Bandung: Binacipta, 1980)
5. I Dewa Gede Atmaja, Ilmu Negara Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan, (Malang: Setara, 2012)
6. Max Boli Sabon, Ilmu Negara, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992)
7. Sjachran Basah, Ilmu Negara, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997)
8. Syaiful Bakhri, Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern, (Yogyakarta: Total Media, 2010)
9. M. Solly Lubis, Ilmu Negara, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007)

Artikel Terkait :