Definisi Sistem Sosial Internasional Berdasarkan Krasner

Definisi Sistem Sosial Internasional Berdasarkan Krasner

Definisi Sistem Sosial Internasional Berdasarkan Krasner

 

Sistem Sosial Internasional

Definisi Sistem Sosial Internasional Berdasarkan Krasner– Sistem sosial internasional lebih mudah didekati lewat konsep international regime (rezim internasional). Stephen D. Krassner mendefinisikan international regime sebagai:

Definisi Sistem Sosial Internasional Berdasarkan Krasner
Definisi Sistem Sosial Internasional Berdasarkan Krasner

… as sets of implicit of explicit principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actors’ expectations converge in a given area of international relations. Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions for actions. Decision-making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice.

Berdasarkan definisi Krasner, rezim internasional mirip dengan konsep masyarakat dalam ilmu-ilmu sosial di mana masyarakat ini berupaya mengatur perilaku individu. Rezim internasional adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur-prosedur pembuatan keputusan dengan mana harapan (juga kepentingan) para aktor internasional saling berkonvergensi di salah satu area dalam hubungan internasional. Sebab itu rezim internasional tentu saja tidak hanya satu melainkan banyak. Mirip di dalam masyarakat, di mana ia terdiri atas aneka struktur dengan fungsi masing-masing (sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem agama, sistem perdagangan) maka rezim internasional pun terdiri atas aneka struktur yang masing-masing memiliki fungsi mengatur yang spesifik atau berlingkup pada satu bidang.

Studi mengenai rezim internasional

Studi mengenai rezim internasional sekurangnya diwakili oleh tiga paradigma yaitu realis, neoliberal, dan kognitivis. Paradigma realis fokus pada aspek hubungan kekuatan atau kekuasaan, paradigma neoliberal fokus pada aspek kepentingan, sementara paradigma kognitivis fokus pada aspek dinamika pengetahuan, komunikasi, dan identitas.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, fokus paradigma realis adalah pada hubungan antarkekuatan di antara aktor-aktor politik internasional, kepentingan adalah fokus utama paradigma neoliberal, dan dimensi pengetahuan adalah fokus paradigma kognitivis. Rezim internasional, sama seperti struktur-struktur sosial di dalam masyarakat umumnya diterjemahkan ke dalam lembaga-lembaga.

Dalam memandang lembaga-lembaga internasional (rezim internasional) tersebut, paradigma realis menganggapnya lemah, paradigma neoliberal menganggapnya cukup kuat (medium), sementara paradigma kognitivis memandangnya sebagai kuat. Paradigma realis dan neoliberalis mengembangkan teori-teori rasionalistik dalam mengkaji hubungan antaraktor dalam rezim internasional misalnya prisoner dilema, rational-choice, maupun game-theory. Sementara itu, paradigma kognitivis lebih menggunakan teori-teori bercorak sosiologis dalam melakukan pengkajian rezim internasional. Akhirnya, model perilaku yang ditunjukkan oleh paradigma realis bagaimana para aktor dalam rezim internasional cenderung pada pencapaian relatif atas tujuan keterlibatan mereka. Paradigma neoliberalis, lebih bercorak ekonomis, yaitu setiap aktor cenderung memaksimasi pencapaian tujuan mereka sementara paradigma kognitivis cenderung memandang para aktor dalam rezim internasional sebagai tengah memainkan peran-peran tertentu.

Salah satu rezim internasional yang populer saat ini adalah International Atomic Energy Agency (IAEA) di mana Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 1957. Organisasi ini kini beranggotakan 152 negara. Sesuai namanya, fungsi utama IAEA adalah memastikan bahwa penggunaan teknologi serta ilmu pengetahuan mengenai nuklir dilakukan secara aman serta bertujuan damai. Pengaturan nuklir ini adalah penting karena dahsyatnya efek merusak nuklir jika digunakan sebagai senjata perang.

Indonesia memiliki satu badan yang mengelola ketenaganukliran

Indonesia memiliki satu badan yang mengelola ketenaganukliran yaitu Batan dan Batan ini tidak terlepas dari pengawasan IAEA. Rencana-rencana Batan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia tentu harus melalui perizinan IAEA ini. Sebagai sebuah rezim internasional yang punya legitimasi tinggi (jumlah anggotanya cukup besar) IAEA berhak untuk memeriksa kondisi ketenaganukliran di setiap negara anggota rezimnya.

Rezim internasional lain di mana Indonesia juga menjadi anggotanya adalah International Monetary Fund (IMF). Rezim yang berdiri sejak 1945 ini memiliki 187 anggota masyarakat. Awalnya Indonesia gabung tanggal 15 April 1954, keluar tanggal 17 Agustus 1965, lalu kembali gabung tanggal 21 Pebruari 1967. Sebagai anggota IMF, Indonesia berhak memperoleh pinjaman saat menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memperoleh bantuan teknis baik usulan ataupun pelatihan terkait valuta asing maupun moneter (terutama bagi pejabat bank pemerintah dan bank sentralnya), hak menyampaikan pendapat dalam bentuk voting power, dan konsultasi secara periodik. Selain hak, Indonesia pun punya kewajiban pada IMF seperti membayar kontribusi dan kenaikan kuota (25% berbentuk reserve assets sesuai ketentuan IMF, yaitu dalam mata uang SDR atau USD, Yen, Poundsterling, dan 75% dalam mata uang domestik) dan memberikan data serta informasi kepada tim IMF yang melakukan kunjungan ke negara anggota saat konsultasi baik terkait nilai tukar (ekspor-impor, gaji, harga, tenaga kerja, suku bungan, sirkulasi uang, investasi, pendapatan pajak, pengeluaran pemerintah) serta aspek-aspek ekonomi lainnya.

Pengaruh IMF atas sistem politik Indonesia tampak pada letter of intent tanggal 15 Januari 1998 dimana pokok-pokok program IMF meliputi kebijakan makro ekonomi (fiskal, moneter dan nilai tukar), restrukturisasi sektor keuangan (restrukturisasi bank serta memperkuat aspek hukum dan pengawasan untuk perbankan) dan reformasi struktural (perdagangan luar negeri dan investasi, deregulasi dan swastanisasi, social safety net, dan lingkungan hidup). Reformasi struktural merupakan bagian dari persyaratan bantuan IMF pada Indonesia dan tidak hanya meliputi aspek ekonomi saja melainkan meluas ke bidang-bidang lain. Swastanisasi salah satunya dilakukan atas BUMN, perusahaan milik negara dan sebab itu bersinggungan dengan kedaulatan pemerintahan Soeharto. Selain itu sistem politik Indonesia harus membuka peluang lebih besar bagi investasi, salah satu ciri neoliberalisme dalam ekonomi internasional. Amerika Serikat, selaku pemegang saham terbesar IMF, tentu berkepentingan di dalam program-program ini.

Inter Parliementary Union (IPU) adalah rezim internasional yang mewadahi parlemen-parlemen sedunia. Salah satu rekomendasi IPU adalah keterwakilan politik perempuan di dalam parlemen. Sejak tahun 1994 rezim ini merekomendasikan agar 1 dari 3 calon anggota legislatif adalah perempuan. Rekomendasi IPU ini mempengaruhi proses pembuatan legislasi yang mengatur soal pemilihan umum di Indonesia kendati bertahap. Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 hanya satu pasal yang menyebut mengenai persoalan keterwakilan politik perempuan yaitu Pasal 65 ayat (1) yang bunyinya Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Rekomendasi IPU kemudian terwujud ke dalam affirmative action dari gerakan perempuan Indonesia agar pemerintah lebih tegas lagi memasukkan aturan keterwakilan politik perempuan ke dalam legislasi negara. Hasilnya, ketentuan kuota 30% perempuan semakin tegas pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 di mana masalah kuota ini terdapat dalam Pasal 8 (1d), Pasal 15 (d), Pasal 53, Pasal 55 (2), Pasal 57 (1, 2, 3), Pasal 58 (2), Pasal 61 (6), dan Pasal 66 (2). Bandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang hanya disebut oleh satu pasal saja. Rincian legislasi yang mempermasalahkan keterwakilan politik perempuan ternyata naik secara signifikan antara produk undang-undang pemilu yang dibuat tahun 2003 dengan tahun 2008.

Sistem Ekologi Internasional

Bumi cuma satu, tetapi ia semakin rusak. Kerusakan bumi akibat faktor antroposentris dalam melakukan eksploitasi kegiatan ekonomi membuat bumi mengalami perubahan perilaku. Jika bumi rusak, maka seluruh penduduk dunia – tanpa memandang pandang negara asal mereka – akan musnah. Inilah alasan utama yang mendasari pentingnya perhatian atas pengaruh sistem ekologi internasional atas sistem politik suatu negara. Sistem ekologi internasional adalah lingkungan fisik serta non manusia yang memiliki dampak atas kinerja sistem politik.

Secara khusus, sistem ekologi internasional fokus pada teori-teori yang berupaya memberi penjelasan tentang sifat politik dari kondisi ekologi internasional. Hal utama yang dibicarakan dalam sistem ekologi internasional adalah: (1) kelangkaan sumber daya; (2) polusi lintas yuridiksi sistem politik; dan (3) masalah-masalah sehubungan dengan kualitas lingkungan secara umum. Masalah ekologi internasional memaksa setiap sistem politik untuk melakukan adaptasi sesuai apa yang disepakati oleh rezim lingkungan internasional. Tidak terkecuali Indonesia.

Masalah kelangkaan sumber daya merupakan masalah internasional. Tidak setiap negara memiliki cadangan sumber daya, terutama yang berasal dari fosil, secara mencukupi. Untuk masalah ini dapat diambil contoh Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara industri yang paling besar sehingga wajar ia merupakan konsumen nomor satu akan minyak mentah. Kebutuhan minyak mentah Amerika Serikat adalah 18.700.000 barrel per hari. Dari kebutuhan harian tersebut, 9.000.000 hingga 12.000.000 harus diimpor setiap harinya. Selama ini, impor dilakukan dari negara-negara – secara berturut-turut – Kanada 1.938.000 barrel per hari, Meksiko 1.096.000 barrel per hari, Arab Saudi 989.000 barrel per hari, Venezuela 965.000 barrel per hari, Nigeria 771.000 barrel per hari, Angola 449.000 barrel per hari, dan Iraq 448.000 barrel per hari. Kualitas minyak mentah di Iraq adalah yang terbaik dan sebab itu wajar jika rezim tertutup Sadam Hussein harus digulingkan sehingga kebutuhan minyak mentah untuk industri-industri di Amerika Serikat tidak mengalami hambatan. Alasan serupa juga digunakan ketika Amerika Serikat melibatkan diri dalam konflik politik di Libya: Libya adalah salah satu negara produsen minyak sekaligus anggota OPEC. Ini merupakan ilustrasi pengaruh sistem ekologi terhadap perubahan sistem politik suatu negara.

Arah pengaruh sistem ekologi lainnya diperlihatkan oleh penggunaan bahan bakar alternatif. Mahalnya harga minyak membuat sejumlah negara industri – atau tengah menjadi negara industri – beralih ke sumber daya fosil lainnya: Batubara. Konsumsi batubara Cina baik untuk industri maupun pembangkit listrik adalah 1.310.000.000 ton per tahunnya dan merupakan peringkat pertama dunia. Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan konsumsi 1.060.000.000 per tahunnya. Tahun 2005, Cina merupakan produsen batubara pertama dunia yaitu 2.204.729.000 ton per tahun, sementara Amerika Serikat di posisi kedua dengan 531.822.000 ton per tahun. Selain Cina, India dan Indonesia pun merupakan negara industri baru yang mengalihkan pembakaran minyak menjadi pembakaran batu bara demi kelangsungan industri dan pembangkit listriknya.

Apa yang terjadi jika pemakaian bahan bakar fosil terjadi secara massal di hampir seluruh belahan dunia? Hasil pembakarannya menjadi polutan yang menginap ratusan tahun di atmosfer bumi. Panas matahari yang memasuki atmosfer tidak bisa dipantulkan ke luar angkasa, karena tersekat oleh kumpulan aneka gas polutan (GHG) yang mengendap di atmosfer. Pemanasan global adalah hasil pengaruh Green House Effect (GHG). Efek ini menurut Protokol Kyoto akibat pengendapan lima jenis gas yang mencegah keluarnya panas dari atmosfer bumi yaitu: karbondioksida (CO2), methana (CH4), nitro oksida (N2O), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), dan sulfur heksafluorida (SF6).

HFC, PFC, dan SF6 adalah tiga jenis gas hasil kegiatan industri yang termasuk kategori High Global Warming Potential (HGWP). Data per tahun 2004 menunjukkan komposisi tersusunnya GHG di atmosfer bumi yaitu: 57% disumbangkan karbondioksida hasil pembakaran bahan bakar fosil (minyak dan batubara), 17% disumbangkan karbondioksida hasil penebangan hutan dan peluruhan biomassa (sampah), 14% disumbangkan gas Methana, 8% disumbangkan Nitro Oksida, 3% disumbangkan karbondioksida dari sumber lain, dan 1% disumbangkan gas-gas tipe F (gas-gas yang termasuk HGWP). Tumpukan karbondioksida di atmosfer paling banyak disumbangkan pembakaran batubara, yang paling berbahaya adalah batubara coklat ketimbang hitam. Data per tahun 2006 menyebutkan 82,3% produksi Karbondioksida di atmosfer disumbangkan kegiatan industri dan transportasi di Amerika Serikat.

Didukung dua sumber panas berlebih ini (polutan yang terus menerus diproduksi dan sinar matahari yang masuk atmosfer kemudian tidak bisa dipantulkan ke ruang angkasa) suhu bumi – lambat tetapi pasti – meningkat. Terjadilah apa yang populer disebut pemanasan global (global warming) yang membuat es-es di kutub utara dan selatan meleleh dan menaikkan permukaan laut, menciptakan perubahan iklim (pola angin, curah hujan), fenomena hujan asam (acid rain) karena awan mengandung nitro oksida dan sulfurheksafluorida.

Perserikatan Bangsa-bangsa telah membentuk World Commission on Environment and Development tahun 1983 dengan tujuan utama memecahkan persoalan bagaimana komunitas internasional seharusnya menyikapi degradasi lingkungan dan mempertahankan kelangsungan ekologi internasional. Beberapa negara seperti Tuvalu, Kiribati, dan Nauru adalah yang paling cepat menghilang ke bawah permukaan laut akibat pemanasan global. Komunitas lain yang paling terpukul oleh pemanasan global ini adalah komunitas Eskimo, yang hidup di atas permukaan es dengan memburu anjing laut dan beruang kutub.

Tahun 1997 dibicarakan pemangkasan emisi gas buang 35 negara industri, yang pada tahun 2012 tingkatnya harus sudah 5,2% di bawah emisi yang pernah mereka buang tahun 1990. Kisaran di bawah 5,2% adalah minimal, di mana negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa menargetkan pengurangan hingga 8%, Amerika Serikat 7%, Jepang 6%. Russia mendapat pengecualian yaitu 0%, Australia diizinkan menaikkan emisinya hingga 8% dan Islandia 10%.

Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi Protokol Kyoto, sehingga menurut pasal 10 butir (d) Undang-undang No. 24 tahun 2000 pemerintah Indonesia harus melakukan pengesahan suatu perjanjian internasional dengan menerbitkan undang-undang karena berkaitan dengan hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Undang-undang yang paling akhir meratifikasi Protokol Kyoto adalah UU No. 32 tahun 2009. Misalnya pasal 7 ayat (4) undang-undang ini menyebutkan tentang pelestarian fungsi atmosfer yang meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon, dan upaya perlindungan terhadap hujan asam. Selain itu, adalah tugas dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota untuk melakukan inventarisasi emisi gas rumah kaca.

 

Sumber: https://pendidikan.co.id/