Gerakan Mahasiswa Indonesia sebagai Gerakan Sosial dalam Sejarah Politik Indonesia

Gerakan Mahasiswa Indonesia sebagai Gerakan Sosial dalam Sejarah Politik Indonesia

Gerakan Mahasiswa Indonesia sebagai Gerakan Sosial dalam Sejarah Politik Indonesia

 

Gerakan Mahasiswa Indonesia

Gerakan Mahasiswa Indonesia sebagai Gerakan Sosial dalam Sejarah Politik Indonesia– Pengertian gerakan mahasiswa terkait dengan pengertian gerakan sosial. Gerakan sosial seringkali diterapkan sebagai konsep kunci dalam memahami fenomena protes masyarakat terhadap struktur-struktur sosial seperti pemerintah, lembaga keagamaan sentral, ataupun perusahaan besar, termasuk ke dalamnya protes yang dilakukan mahasiswa. Konsep gerakan sosial juga merujuk pada upaya perubahan sosial (juga politik) yang disponsori oleh kekuatan-kekuataan masyarakat di luar struktur politik formal. Dari perspektif perubahan ini pula, gerakan sosial kerap dipandang sebagai counterpart dari sistem dan struktur masyarakat yang menjadi mainstream.

Gerakan Mahasiswa Indonesia sebagai Gerakan Sosial dalam Sejarah Politik Indonesia
Gerakan Mahasiswa Indonesia sebagai Gerakan Sosial dalam Sejarah Politik Indonesia

Akar dari gerakan sosial dapat ditelusuri melalui analisis atas situasi sosial. Rajendra Singh misalnya berasumsi bahwa situasi sosial masyarakat berada dalam konflik permanen, konflik yang secara lebih lanjut memunculkan gerakan sosial. Konflik permanen tersebut muncul akibat berlangsungnya fenomena seperti ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan opresi yang dilakukan satu atau beberapa struktur masyarakat terhadap elemen masyarakat lainnya. Dengan demikian, Singh memandang gerakan sosial sebagai suatu konsep yang mengacu pada penegasan sikap suatu kelompok yang sengaja dibentuk atau bersikap anti terhadap beberapa nilai, norma, atau praktek sosial, termasuk praktek yang diterapkan oleh sistem kekuasaan dan otoritas, pada suatu periode. Sikap yang ditunjukan oleh gerakan sosial ini kemudian berlanjut pada upaya mereka untuk melakukan perubahan sosial. Definisi konsep gerakan sosial seperti dikemukakan Singh ini relatif umum ditemukan dalam literatur seputar gerakan sosial.

Teorisasi Gerakan Sosial

Penjelasan klasik atas gerakan sosial juga telah diutarakan oleh Karl Marx, yang menyatakan —-meskipun ia tidak spesifik menyebut gerakan buruh dalam istilah ‘social movement’—-, bahwa gerakan sosial muncul akibat kontradiksi antarstruktur di tengah masyarakat. Pertentangan kelas borjuis dan proletar dalam mempertahankan atau merebut alat produksi merupakan sumber kontradiksi tersebut. Namun, pendekatan Marx ini lalu banyak dikritik, bahwa akibat penekanannya yang terlampau berlebihan pada determinisme ekonomi, membuat isu-isu signifikan lain dalam proses perubahan sosial seperti ras, ekologi, jenis kelamin, atau kelompok okupasi nonekonomi, menjadi tersimplikasi ke dalam sekadar konflik kelas ekonomi.

Meskipun sama dimensi materialistiknya dengan Marx, Ron E. Robert and Robert Marsh Kloss menjelaskan konsep gerakan sosial secara lebih variatif dan tidak terjebak ke dalam determinisme ekonomi semata. Bagi Robert and Kloss, definisi konsep gerakan sosial selalu mengacu pada upaya suatu komunitas dalam mengubah (changing) hubungan kekuasaan (power relation) dan tatanan sosial yang ada (social order). Upaya tersebut merupakan respon atas sejumlah kecenderungan sosial (social tendencies).

Kecenderungan sosial yang diidentifikasi Roberts and Kloss terdiri atas tiga kategori, yaitu Industrialisasi, Birokratisasi, dan Imperialisasi. Masing-masing kecenderungan sosial tersebut membuahkan tipe gerakan sosial yang alasan kemunculan maupun variannya berbeda pula.

Kecenderungan social (social tendency) Industrialisasi

Kecenderungan social (social tendency) Industrialisasi dalam suatu masyarakat melahirkan konflik sosial yang kemunculannya dipicu akibat dampak kontrol utama (methods of control) kecenderungan itu seperti kemiskinan dinamis dan kelangkaan sumber daya. Kecenderungan ini kemudian memunculkan gerakan buruh dengan variannya seperti Unionisme, Sindikalisme, Sosialisme, dan Komunisme. Social tendencies Birokratisasi memunculkan konflik di tengah masyarakat akibat methods of control obyektivikasi, alienasi, kontrol masyarakat yang hirarkis, serta tidak sesuainya praktek kerja lembaga masyarakat dengan raison d’etre-nya. Kecenderungan ini membuahkan munculnya gerakan antibirokrasi seperti gerakan mahasiswa di seluruh penjuru dunia atau Revolusi Kebudayaan di Cina. Kecenderungan terakhir, yaitu Imperialisme Ekonomi-Budaya, memicu konflik yang berwujud eksploitasi, rasisme, dan kolonialisasi. Akibatnya, muncul gerakan-gerakan sosial antiimperialis yang variannya adalah gerakan revitalisasi nativistik, reformer nasionalis, dan revolusioner nasionalis.

Masing-masing gerakan sosial yang muncul dari tiap kecenderungan sosial berupaya menegasi setiap pemicu konflik yang secara khas berakar pada tiap kecenderungan sosial (social tendencies).

Kecenderungan lain dari gerakan sosial adalah fokus tuntutan yang tidak hanya berlingkup pada satu isu, melainkan cenderung melebar. Melebarnya isu atau tuntutan yang diangkat ini merupakan karakter logis dari gerakan sosial, oleh sebab para partisipan menganggap transformasi masyarakat mustahil terselenggara hanya melalui satu keputusan politik spesifik. Pendapat seperti ini juga diajukan oleh Sylvia Bashevkin, yang mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu kelompok protes yang memobilisasi pengikutnya dengan metode yang lebih bersifat menantang terhadap sistem. Dalam gerakan sosial, setiap pengikut mengembangkan wacana keterlibatan dalam proses perubahan, yang hasil akhirnya adalah muncul dan stabilnya suatu institusi atau struktur masyarakat baru yang lebih representatif.

Definisi-definisi gerakan sosial yang telah dieksplorasi mengasumsikan gerakan sosial sebagai bercorak progresif, dalam arti mempromosikan suatu situasi sosial baru. Namun, pendapat ini ditolak oleh James L. Wood and Maurice Jackson. Meskipun tetap mempertahankan konsep “perubahan”, Wood and Jackson beranggapan bahwa ada pula gerakan sosial yang menekankan pada upaya mempertahankan “status quo”. Hal ini tampak dalam definisi mereka mengenai gerakan sosial, yaitu gerakan yang terdiri atas “unconventional [or noninstitutionalized] groups that have varyng degrees of formal organization and that attempt to produce or prevent radical or reformist type of change.” Dengan ini, keduanya mendefinisikan konsep gerakan sosial secara paradoks, pada satu sisi ada yang dikategorikan mengupayakan perubahan ”maju” (progress), tetapi di sisi lain ada yang berupaya “mempertahankan” (konservasi) guna mencegah terjadinya perubahan struktur sosial.

Definisi Wood and Jackson bertentangan dengan definisi Roberts and Kloss (telah disebutkan), yang secara mekanis mengasumsikan gerakan sosial selalu muncul sebagai negasi atas dampak negatif (master of control) dari setiap kecenderungan sosial, baik itu di dalam trend industrialisasi, birokratisasi, maupun imperialisasi. Namun, definisi Wood and Jackson ini kiranya menambah perbendaharaan analisis gerakan sosial, yang sebenarnya tidak hanya berfokus pada gerakan yang mengupayakan perubahan (bertipe left-wing), tetapi juga atas yang berupaya mempertahankan situasi atau struktur sosial yang ada (bertipe right-wing). Gerakan kategori terakhir ini misalnya muncul dalam gerakan masyarakat adat di Indonesia, suatu gerakan sosial yang secara resmi disimbolkan melalui Deklarasi Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, pada tahun 1999.

Wood and Jackson juga menekankan bahwa gerakan sosial merupakan “unconventional groups” yang mengartikan bahwa perilaku dari kelompok ini bukan tradisi, tidak ditoleransi, tidak didirikan, terlebih lagi diterima oleh segmen terbesar dari suatu masyarakat. Hal ini misalnya tercermin dari gerakan perempuan gelombang pertama Amerika Serikat tahun akhir abad ke-19, yang banyak menghadapi gugatan dari kelompok gereja, birokrasi, maupun para bapak dan suami (kaum laki-laki). Demikian pula, gerakan prodemokrasi di Indonesia akhir 1980 dan awal 1990 mendapat banyak tekanan dari rezim politik Orde Baru sebab kecenderungan mereka untuk mengubah relasi kekuasaan.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa korelasi gerakan sosial dengan disiplin ilmu politik. Sejumlah literatur memperdebatkan hubungan gerakan sosial dalam analisis politik, tetapi perdebatan tersebut lebih tertuju pada penentuan ‘waktu’ suatu organ gerakan sosial bersifat politik atau tidak, ketimbang sigifikansi konsep tersebut dalam analisis politik.

Rudolf Heberle merupakan salah satu pendukung dimasukkannya konsep gerakan sosial sebagai bersifat politis, atau sekurang-kurangnya ‘prapolitis’. Heberle secara lebih lanjut juga menyatakan bahwa gerakan sosial selalu bersifat politis oleh sebab memiliki komitmen untuk mengubah hubungan kekuasaan (power relationship) dari struktur-struktur basis masyarakat. Pada sisi lain, Wood and Jackson menekankan kehati-hatian untuk menganggap seluruh gerakan sosial sebagai bersifat politis. Keduanya menyatakan bahwa gerakan keagamaan, kultus (cults), atau gerakan pengembangan diri (personal growth movement) tidak boleh lekas dikategorikan politis oleh sebab tidak menekankan argumen gerakan pada masalah ‘power relation’ di tengah masyarakat. Namun, Wood and Jackson ini juga tidak memungkiri kenyataan bahwa gerakan sosial ‘nonpolitis’ ini beralih bersifat politik ketika telah mempersoalkan relasi antarstruktur di tengah masyarakat. Berdasarkan kajian literatur ini, gerakan sosial dinyatakan bersifat politik saat mempersoalkan hubungan kekuasaan di tengah masyarakat. Gerakan ini biasanya muncul akibat masalah dominasi kekuasaan politik, opresi, kesenjangan masyarakat, dan berujung pada upaya ‘mengakhiri’ kondisi tersebut. Sebab itu gerakan sosial kerap mendapat tentangan dari struktur dominan aktual.

Dalam konteks Indonesia di akhir 1980-an dan awal 1990-an, otoritarianisme politik beserta ekses-eksesnya seperti pelangaran hak asasi manusia, perbedaan sikap terhadap kepemimpinan nasional, ketimpangan sosial dan hukum, serta militerisme, merupakan isu yang hendak dinegasikan gerakan sosial prodemokrasi Indonesia.

Secara umum, gerakan prodemokrasi Indonesia berusaha menegasikan ekses-ekses otoritarianisme tersebut dan sebab itu berkarakter Left-wing Social Movements. Gerakan prodemokrasi, meskipun merupakan suatu konsep yang mampu merangkum seluruh kecenderungan ‘antiotoritarian politik’, tetapi sesungguhnya terdiri dari ragam organisasi, misalnya Petisi 50, PRD, Kalyanamitra, Forum Demokrasi, dan masih banyak lagi, yang meskipun pada satu derajat memiliki kesamaan dalam isu demokrasi, tetapi visional dan organisasional tidak demikian. Demikian pula bagi gerakan mahasiswa, yang meskipun masuk ke dalam arus gerakan sosial prodemokrasi, tetapi ia memiliki karakteristik tersendiri, terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa gerakan mahasiswa sesungguhnya masih terdiri atas organisasi pergerakan yang juga heterogen. Dengan kata lain, masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana pemetaan harus dilakukan guna menjelaskan keberagaman tersebut.

Masalah keragaman elemen pembentuk gerakan sosial paling tidak dapat dipilah-pilah melalui penguraian unsur yang melekat pada konsep gerakan sosial, ke dalam tiga bagian yaitu gerakan sosial (social movements), projects, dan tindakan kolektif (collective action). Penguraian ini diperkenalkan oleh Matti Hyvärinen saat melakukan studi mengenai gerakan mahasiswa di Finlandia.

Sebelum melakukan kajian mengenai gerakan mahasiswa di Finlandia pada era 1970-an, Hyvärinen terlebih dahulu melakukan pembedaan atas tiga konsep pokok yaitu the project (or the organisation), the collective action, dan the social movement. Mengenai apa yang dimaksud dengan ketiga konsep ini, Hyvärinen menyatakan:

“The difference between projects and collective action depends on the fact that participants can discuss and decide on things in the project. Projects, therefore, ‘generate’ and ‘direct’ action. In contrast, ‘collective action’ is something which actually ‘happens’: strikes, riots, demonstrations and so on. Usually, collective action is organised and led by projects; A social movements legitimates and unites actions of differents projects different projects activists speak and act on behalf of it, the very existence of a social movement is always matter of political struggle and negotiation.”

(Perbedaan antara projects dengan collective action bergantung pada fakta bahwa para partisipan dapat berdiskusi sekaligus menentukan sikap di dalam project. ‘Project’, oleh karena itu ‘membangkitkan/menghasilkan’ serta ‘menyutradarai’ tindakan. Sebaliknya, collective action merupakan sesuatu yang benar-benar ‘terjadi’: pemogokan-pemogokan, kerusuhan-kerusuhan, demonstrasi-demonstrasi dan seterusnya. Biasanya, collective action dipimpin serta diorganisasikan oleh ‘project’. Suatu gerakan sosial melogiskan sekaligus menyatukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh project-project yang berbeda dalam mana para aktivis dari berbagai project yang berbeda bicara dan bertindak atas nama gerakan sosial tersebut. Setiap bentuk gerakan sosial selalu merupakan perjuangan dan negosiasi politik.”

Gerakan prodemokrasi Indonesia merupakan suatu bentuk gerakan sosial, yang konfrontasinya dengan Orde Baru digambarkan sebagai wujud ‘negosiasi dan perjuangan politik.’ Gerakan sosial ini tidak homogen secara organisasional, melainkan dibangun oleh sejumlah ‘project’ seperti gerakan perempuan, gerakan mahasiswa, dan LSM. Tindakan-tindakan seperti demonstrasi, penyebaran pamflet, aksi boikot, penerbitan pers alternatif, maupun bentuk-bentuk pengerahan massa lain, merupakan bentuk collective action, yang secara sadar telah direncanakan oleh masing-masing ‘project.’

Jika diurai lebih jauh, maka gerakan perempuan dapat merupakan gerakan sosial tersendiri yang terdiri atas project-project seperti Kalyanamitra, Solidaritas Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY), ataupun Koalisi Perempuan anti Kekerasan terhadap Pers (KPKP). Project-project juga memiliki struktur dan perilaku kolektif khas yang seterusnya dapat diurai, misalnya gerakan mahasiswa terdiri atas project-project seperti Komite Mahasiswa Penurunan Tarif Listrik (KMPTL) 1989, Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) 1993, kelompok-kelompok studi, pers mahasiswa, yang antar project memiliki aspek tindakan kolektif spesifik.

 

Artikel Terpopuler