HAK WARGA NEGARA DALAM UUD 1945

HAK WARGA NEGARA DALAM UUD 1945

HAK WARGA NEGARA DALAM UUD 1945

HAK WARGA NEGARA DALAM UUD 1945

Selain dari pasal 28 yang berhubungan dengan pencantuman hak warga negara, maka ada beberapa pasal lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945. Pada Undang-Undang Dasar 45, hak dan kewajiban warga negara tercantum mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34.

1. HAK MENDAPATKAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK

Pasal 27 ayat 2 mencantumkan bahwa, “ Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan pasal dan ayat tersebut, maka seluruh warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang memadai untuk dapat memberlangsungkan kehidupan.

Upah tersebut sudah dipastikan dapat memenuhi kebutuhan primer dari setiap warga negara Indonesia yang berupa papan, sandang, dan pangan. Namun, pada kenyataannya memang saat ini masih banyak orang-orang yang belum memiliki rumah dan masih hidup secara gelandangan.

Orang-orang seperti ini memang seharusnya dipelihara oleh negara dan diberikan pelatihan-pelatihan dan juga tempat untuk bekerja dan bernaung. Jika pemerintah dapat melakukan secara berkesinambungan, maka tingkat kemiskinan dapat ditekan secara maksimal.

2. HAK UNTUK MEMPERTAHANKAN HIDUP

Kemudian pasal berikutnya adalah pasal 28 A yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Jadi berdasarkan pasal tersebut, setiap warga negara maupun orang asing yang datang ke Indonesia sebagai tenaga kerja maupun turis, juga berhak hidup dimanapun di tanah air ini.

Maka dari itu, tindakan seperti pembunuhan adalah hal yang sangat dikecam oleh negara, kecuali bila diserang oleh orang lain dan berusha untuk mempertahankan diri. Di jaman yang sudah serba edan ini, setiap warga negara diharuskan untuk dapat mempertahankan diri sendiri, terutama dari tindakan perampokan yang disertai dengan pembunuhan.

3. HAK UNTUK MENIKAH

Hak yang berikutnya dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 1 yang menyatakan tentang hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi di sini tidak boleh ada istilah kawin kontrak ataupun kumpul kebo.

Hal-hal seperti kawin kontrak dan kumpul kebo sangat dilarang oleh negara, karena akan merugikan pihak wanita dan juga sang anak. Oleh karena wanita dan anak juga dianggap sebagai warga negara yang patut untuk dilindungi juga. Jadi kalau sudah ingin berkeluarga dan memiliki keturunan, menikahlah secara sah dan diakui secara negara dan juga agama.

Hargailah wanita, karena wanita itu merupakan tiang negara. Maka dari itu, mencerdaskan wanita yang merupakan calon ibu akan dapat membuat generasi penerus bangsa yang cerdas. Maka dari itu, hormati wanita yang juga merupakan bagian dari warga negara.

4. HAK ANAK UNTUK HIDUP, TUMBUH, DAN BERKEMBANG

Selain itu, masih dalam pasal yang sama juga menyatakan bahwa,”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang”. Jadi warga negara juga sangat melindungi anak-anak yang suatu saat akan menjadi generasi penerus bangsa.

Setiap anak bebas untuk hidup, tumbuh, dan juga berkembang tanpa adanya pembatasan pergaulan sosial. Jadi anak-anak sudah harus diajarkan untuk dapat bersosialiasi dan berempati dengan anak-anak lainnya. Tidak boleh membiarkan budaya bully di antara anak-anak.

Budaya bully tersebut harus dihapus, karena akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dari sang anak yang terkena bully. Ajarkanlah kepada anak-anak mengenai cara bersosialiasi yang baik dan juga mengajarkan cara untuk berempati bila ada anak lainnya yang kurang beruntung, baik dari segi fisik maupun mental.


Baca Juga :