Larangan Melampaui Wewenang

Larangan Melampaui Wewenang

Larangan Melampaui Wewenang

Larangan Melampaui Wewenang

Adapun maksud dari melampaui wewenang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) yang isinya sebagai berikut:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

  1. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
  2. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
  3. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga yang dimaksud melampaui wewenang dalam undang-undang jabatan notaris yakni diantaranya:

  1. Pasal 17 huruf a

Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.

  1. Pasal 17 huruf g

Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah diluar wilayah jabatan notaris.

  1. Pasal 19 ayat (3)

Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

  1. Notaris juga dikatakan melampaui wewenang bilamana ia tetap melaksanakan jabatan sedangkan ia telah dinyatakan berhenti atau diberhentikan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UUJN Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d. huruf e yang isinya:

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

  1. Meninggal dunia
  2. Telah berumur 65  (Enam Puluh Lima) Tahun
  3. permintaan sendiri
  4. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (Tiga) tahun; atau
  5. merangkap jabatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 huruf g.
  6. Notaris dikatakan melampaui wewenang bilamana ia tetap melaksanakan jabatan sedangkan ia telah dinyatakan diberhentikan sementara dari jabatannya, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN yang isinya:

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

  1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang:
  2. Berada dibawah pengampuan:
  3. Melakukan perbuatan tercela:; atau
  4. Melakukan planggaran terhadap kewajiban larangan jabatan.

sumber :

https://rhydianroberts.com/sd-maid-pro-apk/