Larangan Mencampur Adukkan Wewenang

Larangan Mencampur Adukkan Wewenang

Larangan Mencampur Adukkan Wewenang

Larangan Mencampur Adukkan Wewenang

     Adapun maksud dari mencampur adukkan wewenang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (2) yang isinya sebagai berikut:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

  1. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau
  2. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

Adapun yang dimaksud bertindak mencampur adukkan wewenang dalam UUJN yakni apabila seorang notaris bertindak bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan seperti dalam Pasal 52 ayat (1) yang isinya sebagai berikut:

Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

  1. Larangan Bertindak Sewenang-wenang

 Adapun maksud dari mencampur adukkan wewenang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (3) yang isinya sebagai berikut:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

  1. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
  2. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

sumber :

https://rhydianroberts.com/satria-bima-x-mod-apk/