Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat Akta Otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah.

Sesuai PP, setiap peraturan perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai hak tanggungan harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Menteri Agraria (Kepala BPN). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Kepala BPN. Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998. Dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1998.

Fungsi PPAT adalah membuat Akta Peralihan/Pemindahan Hak Atas Tanah, Pembebanan Hak Atas Tanah dan akta-akta lain yang diatur dengan perundangan yang berlaku dan membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar pendaftaran dan perubahan dalam pendaftaran tanah.

Keharusan untuk dibuatkan akta yaitu berdasarkan PP, setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan serta memberikan suatu hak baru atas tanah harus dibuktikan dihadapan seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Untuk mengadakan pengawasan secara seksama oleh pemerintah, maka setiap pemindahan hak yang tidak dibuktikan dengan sesuatu yang dibuat dihadapan PPAT tidak akan dapat didaftarkan haknya sehingga kepada pemilik yang baru tidak diberikan tanda bukti hak (sertipikat).

b. Surat Tanda Bukti Hak (Sertipikat) Hak Atas Tanah

Sertipikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang diberi sampul dan dijilid menjadi satu dan disegel (secara fisik). Sertipikat dapat dikatakan sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu bahwa keterangan yang tertuang dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya.

Sertipikat dibagi menjadi 2 macam, diantaranya Sertipikat Sementara dan Sertipikat Hak Tanggungan. Sertipikat Sementara adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang terdiri dari salinan buku tanah dan gambar situasi yang diberi sampul dan dijilid. Di dalam sertipikat ini, luas dan batas-batas tanah belum ada kepastian yang baku. Sedangkan Sertipikat Hak Tanggungan yaitu salinan buku tanah hak tanggungan yang dibuat oleh PPAT yang diberi sampul dan dijilid menjadi satu. Sertipikat ini diterbitkan dalam waktu 7 hari kerja setelah dibuat buku tanah oleh PPAT dan diberikan kepada kreditur yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Berdasarkan sifat kepemilikan sertipikat Hak Atas Tanah terdiri dari :

1) Sertipikat Hak Milik (HM)
2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)
3) Sertipikat Hak Pakai
4) Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun
5) Sertipikat Hak Pengelolaan
6) Sertipikat Wakaf
7) Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU)

TERBARU