Pemerintah Harus Investigasi Beredarnya Beras Impor Ilegal

Pemerintah Harus Investigasi Beredarnya Beras Impor Ilegal

Pemerintah Harus Investigasi Beredarnya Beras Impor Ilegal

Pemerintah Harus Investigasi Beredarnya Beras Impor Ilegal
Pemerintah Harus Investigasi Beredarnya Beras Impor Ilegal

BANDUNG – Anggota Komisi IV DPR Ri,  Rofi Munawar dalam release yang diterima jabarprov.go.id, Jum’at (13/11) mengatakan  pemerintah diminta serius melakukan investigasi terhadap beredarnya beras impor asal Vietnam yang masuk dan beredar secara ilegal. Jika tidak ada respon yang baik dari pemerintah, dipastikan beras ilegal ini akan membanjiri sentra-sentra beras.

“Sejatinya temuan beras Vietnam ilegal ini sudah diketahui pemerintah dan bulog

sejak lama, namun mereka seakan enggan melakukan investigasi terhadap masalah ini. Jika saja ada keseriusan pemerintah, tentu saja masalah tata niaga beras tidak akan berlarut–laru.

Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Jambi Laode Amijaya Kamaludin menyebutkan beras Vietnam ilegal yang masuk ke Indonesia mencapai 4 juta ton per tahun. Beras Vietnam ini ilegal karena importasinya tidak dilakukan oleh Perum Bulog dan tidak tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS).

Keberadaan beras impor ilegal telah meresahkan petani lokal karena komoditas ini harganya lebih murah, mudah disamarkan, dan sulit dideteksi perbedaannya dengan beras lokal. Melihat kondisi tersebut, ia menyarankan pemerintah untuk melakukan hal-hal berikut.

Pertama, secara teknis melakukan verifikasi dan identifikasi pintu-pintu masuk

tidak resmi yang seringkali dijadikan tempat masuk beras impor ilegal. Kedua, penguatan regulasi dengan membangun sistem koordinasi yang efisien antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Bulog dan aparat penegak hukum berbasis real time dan terintegrasi. Ketiga, penegakan hukum yang serius terhadap pelaku penyeludupan beras ilegal baik secara administratif maupun hukum positif agar mampu memberikan efek jera.

“Keberadaan beras impor ilegal dikhawatirkan menjadi salah satu basis data

pemerintah terkait kesediaan cadangan beras nasional. Apa yang kita anggap beras lokal ternyata campuran beras impor ilegal, hal ini perlu diversifikasi secara serius.

 

Baca Juga :