Pengaruh Lingkungan Internasional terhadap Sistem Politik Indonesia

Pengaruh Lingkungan Internasional terhadap Sistem Politik Indonesia

Pengaruh Lingkungan Internasional terhadap Sistem Politik Indonesia

 

Pengaruh Lingkungan Internasional terhadap Sistem Politik Indonesia

Pengaruh Lingkungan Internasional terhadap Sistem Politik Indonesia– Pengaruh lingkungan internasional atau secara teori disebut extrasocietal diyakini memiliki dampak yang juga signifikan bagi keberlangsungan suatu sistem politik. Dampak ini jadi semakin mengemuka di suatu era yang umum disebut globalisasi. Dalam globalisasi, suatu kejadian di level internasional secara mudah langsung memberi dampak di tingkat sistem politik suatu negara.

Lingkungan extrasocietal terdiri atas sistem politik internasional, sistem ekologi internasional, dan sistem sosial internasional. Sistem politik internasional adalah kondisi terbaginya pusat-pusat kekuasaan politik dunia. Sistem ekologi internasional adalah kondisi geografis persebaran negara yang menciptakan suatu isu. Sistem sosial international adalah kondisi struktur sosial di tingkat internasional yang berakibat pada terpengaruhnya kinerja sistem politik suatu negara.

Sistem Politik Internasional

Sejarah politik internasional diwarnai aneka sistem politik yang hubungannya diwarnai saling dominasi dan mencari submisi. Demikian cara pandang realisme dalam politik internasional. Cara pandang ini mirip dengan apa yang diutarakan kalangan pendukung biopolitik dalam memandang perilaku politik individu dalam kelompok. Penulis seperti Charles W. Kegley bahkan menyusun daftar pencarian dominasi oleh komunitas-komunitas politik (atau negara-negara) di dunia 1495 hingga 2025? (tahun 2025 adalah prediksi) yang disebutnya sebagai pencarian hegemoni dalam sistem politik internasional.

Sistem politik internasional

Sistem politik internasional seperti pembentukan Uni Eropa, neoliberalisme Amerika Serikat, multipolaritas kekuasaan politik dunia, turut mempengaruhi kinerja sistem politik suatu negara. Pergerakan pada level sistemik (di tingkat internasional) memiliki pengaruh tertentuk di tingkat nasional suatu negara. Kegley menyebut bahwa pada rentang 1495–1540 terjadi hegemoni kekuasaan Portugis. Pola ini bahkan terasa hingga wilayah Indonesia (saat itu masih berupa kerajaan-kerajaan nusantara).

Portugis

Portugis bahkan bisa menguasai Malaka pada tahun 1511, lalu mendirikan benteng-benteng dagang di Pasai, Banten hingga Ternate. Portugis pun merupakan bangsa yang pertama kali menyebarkan agama Kristen (Katolik) di kepulauan Indonesia. Rivalitas Portugis saat itu hanya bisa didekati oleh Spanyol, yang lebih berkonsentrasi di kepulauan utara nusantara (kepulauan Filipina).

Tahun 1560–1609 ditandai memudarkan hegemoni Portugis untuk kemudian diganti rivalnya terdahulu, Spanyol. Salah satu penantang Spanyol yaitu Belanda mulai menantang dominasinya yaitu dengan melakukan pendaratan di Indonesia tahun 1596. Pendaratan Belanda saat itu bukan atas nama Kerajaan Belanda melainkan multinational corporation-nya yaitu VOC. VOC ini lambat laut menguat di kepulauan nusantara sehingga mampu menggantikan dominasi Portugis. Tahun 1610–1648 Eropa dilanda pertentangan antara otoritas agama dengan otoritas politik (surgawi versus diaboli). Di masa ini VOC semakin menguat di nusantara serta mulai terlibat dalam politik pada komunitas-komunitas lokal di Indonesia misalnya di Gowa-Tallo, Mataram, dan mulai menghabisi sisa-sisa armada Portugis di Kepulauan Maluku.

Kekuasaan VOC relatif mulai menyebar di nusantara

Tahun 1650–1715 kekuasaan VOC relatif mulai menyebar di nusantara. Eropa saat itu tengah mengalami hegemoni Raja Louis XIV dari Perancis. Raja ini merupakan otokrat dan memiliki musuh hampir seluruh kerajaan yang ada di Eropa. Sejak 1688 hingga 1713 Eropa dilanda peperangan Aliansi Besar. VOC di Indonesia semakin kuat cengkeramannya, terutama di wilayah Jawa. Tahun 1792–1815 merupakan masa senja VOC di Indonesia. Perusahaan ini bangkrut tahun 1799 terutama karena korupsi di tubuh manajemen internalnya. Di masa ini pula sempat berkuasa gubernur jenderal yang pro Napoleon. Jawa ditandari pembangunan jalur penghubung (poros) Anyer–Panarukan.

Setelah Napoleon kalah dalam Perang Waterloo 1815 oleh pasukan Admiral Wellington dari Inggris, kerajaan eropa lautan ini sempat berkuasa 1811 dengan Raffles sebagai gubernur jenderalnya. Masa singkat ini digunakan Inggris untuk memperbaiki administrasi pemerintahan kolonial yang semrawut di periode akhir kekuasaan VOC. Setelah itu, Inggris melepaskan nusantara ke tangan Belanda sebagai penguasa status quo pasca penaklukan Napoleon. Orang-orang Anglo-Saxon ini lebih berkonsentrasi di pulau pusat perdagangan: Temasek (Singapura) yang dipertukarkan Belanda dengan Bengkulu (Bengkulen).

Tahun 1871–1914 ditandai proses industrialisasi, agribisnis, dan transmigrasi besar-besaran di sekujur kepulauan nusantara dengan Belanda sebagai regulatornya. Aceh, komunitas politik yang belum tunduk pada Belanda, takluk pada 1905. Di sisi lain, benih-benih nasionalitas komunitas politik nusantara semakin terbentuk. Mereka dipersatukan oleh Belanda, sebagai berkah tersamar (bless in disguise). Kalangan liberal di Belanda mulai mengupayakan perbaikan nasib penduduk koloni, politik etis mulai diberlakukan. Tercipta intelektual-intelektual dan elit-elit politik baru yang didasarkan pada achievement bukan lagi ascribe status. Di level internasional, hegemoni terbagi atas tiga kekuatan militer strategis yaitu Jerman, Turki, dan federasi Austria-Hongaria. Dunia ditandai oleh Perang Dunia I. Liga bangsa-bangsa didirikan untuk mengendalikan biopolitik negara-negara di Eropa dan Asia. Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis mulai menunjukkan kecederung blok kapitalisnya.

Tahun 1945–1991 dunia ditandai dengan bipolaritas politik internasional dan perang dingin antara dua kekuatan utama dunia: Amerika Serikat dan Uni Soviet. Indonesia merdeka tahun 1945 dan dihadapkan pada realitas dunia yang terbelah ke dalam dua kutub. Pilihan politik luar negeri Indonesia diucapkan Moh. Hatta tanggal 2 September 1948 di Yogyakarta bertajuk Mendayung diantara Dua Karang. Politik luar negeri Indonesia tidak berat ke Amerika Serikat ataupun Uni Soviet melainkan berhubungan dengan keduanya selama mendapat manfaat bagi pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Sistem politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh perang dingin antar dua kekuatan ini. Di masa Sukarno, Indonesia berupaya membangun blok alternatif yang terdiri atas negara-negara Asia dan Afrika. Uni Soviet mendukung sementara Amerika Serikat tidak terlampau menyukai.

Amerika Serikat semakin melihat – lewat aktivitasnya di Konferensi Asia Afrika dan politik luar negeri agresif Sukarno – cenderung berayun ke kiri. Tahun 1958 tentara Indonesia berhasil menangkap seorang pilot berkebangsaan Amerika Serikat yang memasok bantuan senjata untuk pemberontak PRRI atau Permesta. Ketimbang menghukum berat, Soekarno malah mengembalikan pilot tersebut ke negara induknya Amerika Serikat dan kembali ke pangkuan keluarganya. Amerika Serikat juga berkepentingan atas potensi tambang emas di pulau kepala burung dan awalnya mendukung Belanda untuk mengakuisisi wilayah tersebut. Sukarno melakukan psywar dengan memperlengkapi alutsista Indonesia dengan produk-produk mutakhir buatan Uni Sovyet yang mampu menandingi persenjataan Barat. Akhirnya, Soekarno pun berhasil dalam perjuangan diplomasi dan senjata melalui operasi Mandala sehingga tahun 1963 Irian Jaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Amerika Serikat mengubah sikap dengan mendukung integrasi Irian Jaya ke pangkuan ibu pertiwi.

Amerika Serikat tentu saja lega ketika akhirnya Soekarno terjungkal tahun 1965–1966. Amerika Serikat melihat adanya wilayah dekat sekutu mereka (Australia) yang diterlantarkan satu negara Eropa yaitu Portugal: Timor Timur. Wilayah ini dicurigai menjadi basis pelatihan gerilyawan komunis. Amerika Serikat tidak mungkin langsung menginvasi Timor Timur karena akan mencederai reputasinya di mata Portugal. Amerika Serikat menggunakan Soeharto untuk menginvasi Timor Timur tahun 1975 dan tahun 1976 Timor Timur masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memperoleh keuntungan tambahan dengan adanya potensi minyak di Celah Timor.

Indonesia pun digunakan Amerika Serikat sebagai bagian dari containment policy untuk membendung ekspansi kekuatan komunis dari utara, karena Amerika Serikat kalah perang dengan Vietcong tahun 1976. Vietnam menjadi komunis dan ancaman ekspansi komunis ke Australia akan terbuka jika Indonesia menjadi merah oleh Partai Komunis Indonesia. Sekurangnya selama rentang 1980–1990 Indonesia merupakan sekutu Amerika Serikat yang tidak bermasalah. Indonesia mulai menerapkan deregulasi dan debirokratisasi dan ini seiring dengan ideologi neokonservatif dan neoliberal yang mulai mencengkeram politik luar negeri Amerika Serikat sejak tahun 1980-an. Pengaruh Amerika Serikat kepada Indonesia salah satunya melalui pintu International Monetary Fund di mana Amerika Serikat adalah pemegang saham terbesar.

Indonesia mulai membandel tatkala mulai tercipta monopoli-monopoli oleh keluarga dan pebisnis lingkar istana. Selain itu, peralihan kuda-kuda politik Soeharto ke arah Islam modernis-moderat mulai dilihat secara curiga. Amerika Serikat kini telah memenangkan perang dingin dengan runtuhnya tembok Berlin pada 1989 dan diakhiri bangkrutnya Uni Soviet pada 1991. Periode bangkrutnya Uni Soviet menandai hegemoni tunggal Amerika Serikat atas dunia internasional.

Tahun 1991–2025? merupakan periode Unipolar dalam sistem politik internasional. Amerika Serikat secara agresif melakukan pembukaan pasar bebas di hampir seluruh belahan dunia. Neoliberalisme yang diusung Amerika Serikat menempatkan pemerintah Amerika Serikat bertugas membuka pasar-pasar ekonomi baru bagi kalangan pengusaha mereka. Kecenderungan monopoli keluarga Soeharto atas sejumlah bisnis strategis seperti cengkih, pembangunan jalan tol, dan produksi mobil tentu menggelisahkan penganut free-fight capitalism. Ketiga terjadi krisis global Asia tahun 1997, Amerika Serikat (melalui IMF) memanfaatkan situasi untuk melakukan perubahan-perubahan struktural Indonesia yang kondusif bagi pasar bebas sehingga tidak aneh jika bantuan IMF terkesan blunder dalam mengatasi devaluasi nilai tukar rupiah. Sebagai sebuah kekuatan Unipolar yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, militer, serta teknologi paling tinggi di dunia (mengalahkan pesaing-pesaing terdekatnya yaitu Cina, Rusia, Jepang, dan Jerman) membuat Indonesia harus akomodatif atas politik luar negeri Amerika Serikat. Berkonfrontasi dengan Amerika Serikat lebih besar mudarat ketimbang manfaatnya.

Indonesia pun tidak luput dari kecenderungan neoliberalisme yang aktivitasnya diwakili MNC-MNC besar yang berhubungan dekat dengan Amerika Serikat. Dapat kita saksikan berapa banyak privatisasi perusahaan BUMN ke tangan swasta, semisal saham PT. Telkom kepada Temasek (perusahaan Singapura), diteruskannya eksploitasi emas Papua oleh Freeport, eksploitasi emas Buyat di Minahasa oleh Newmont, ataupun pengelolaan tambang emas di Malifut oleh New Crest Mining perusahaan asal Australia, sekutu Amerika Serikat.

Dalam masalah sistem politik internasional juga terdapat competing ideologi. Revivalisme Islam yang berkelindan dengan efek merusak kolonialisme Barat mendorong kehadiran Islam sebagai pesaing berat bagi hegemoni Barat yang sekular dan materialistik. Munculah fundamentalisme dalam politik Internasional.

Fundamentalisme ini menjelaskan bagaimana struktur agama mempengaruhi kondisi perpolitikan di suatu negara, misalnya perkembangan aliran-aliran Islam baru sejak 1800-an. Wahhabi di Arab Saudi menjadi ideologi dan agama resmi Arab Saudi. Ikhwanul Muslimin di Mesir menginsipirasikan gerakan-gerakan politik intelektual Islam di negara-negara Timur Tengah bahkan Indonesia. Jama’ah Islamiyah di Pakistan menginspirasikan perubahan sistem politik demokrasi sekuler menjadi kekhalifahan Islam. Taliban di Afghanistan memenangkan perang melawan kelompok moderat yang cocok bagi Barat. Jama’ah al-Jihad di Mesir mengibarkan bendera fundamentalisme. Syi’ah Itsna Asy’ariyah di Iran berhasil menggulingkan rezim politik Pahlevi dukungan Amerika Serikat dan bergegas mengekspor Revolusi Islam Iran ke seluruh dunia, hingga Indonesia. Wilayah-wilayah yang awalnya bercorak otoritarian sekuler maupun demokrasi liberal satu demi satu berjatuhan untuk kemudian jatuh ke tangan pemerintahan-pemerintahan yang menggunakan Islam sebagai metode kepolitikannya.

Selain agama, masalah ekonomi juga memiliki dampak kuat bagi perubahan sistem politik suatu negara. Dalam studinya mengenai alasan Amerika Serikat melakukan Perang Melawan Teroris, Michel Chossudovsky menulis:

America’s New War consists in extending the global market system while opening up new economic frontiers for US corporate capital.More specifically, the US-led military invasion—in close liaison with Britain—responds to the interests of the Anglo-American oil giants, in alliance with America’s Big Five weapons producers: Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing and General Dynamics.

Menurut Chossudovsky, alasan Amerika Serikat menyerang Iraq, Afghanistan, dan perang global melawan teroris tidak lain akibat motif ekonomi kapitalis mereka. Mereka berupaya membuka pasar dan meluaskan produksi minyak dan penjualan senjata.

Indonesia tidak luput dari pengaruh sistem sosial internasional ini. Contohnya adalah, tuntutan pembentukan sistem pemerintahan Islam ditandai oleh aktivitas beberapa organisasi Islam transnasional semisal Hizbut Tahrir, Jama’ah Islamiyah, Ikhwanul Muslimin, kelompok-kelompok berpaham Wahhabi, bahkan pelaku teror seperti Al Qaedah. Hizbut Tahrir sebagai misal, organisasi yang punya pimpinan pusatnya berkedudukan di Yordania dan operasional politik di London ini mengupayakan perubahan sistem politik dari demokrasi menuju kekhalifahan secara global. Tuntutan pembentukan pemerintahan Islam, penerapan syariat Islam, serta perda-perda syariat Islam di sejumlah daerah Indonesia salah satunya adalah akibat aktivitas organisasi-organisasi transnasional ini.

Selain itu, perang global melawan terorisme pun mengakibatkan Indonesia perlu membuat Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam proses pembuatannya, undang-undang ini diyakini merupakan tekanan dari Amerika Serikat dan ditentang baik oleh kalangan Islam maupun aktivis hak asasi manusia di Indonesia.

 

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/