Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa Reformasi

Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa Reformasi

Kondisi Ekonomi dan Politik Sebelum Reformasi
Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Perubahan yang mendasar atas paradigma baru atau kerangka berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan transparansi merupakan tuntutan didalam masa reformasi.

Reformasi meminta adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional didalam bermacam bidang kehidupan. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, hukum dan krisis kepercayan, maka seluruh rakyat menopang adanya reformasi dan meminta adanya perubahan pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan Indonesia di segala bidang ke arah yang lebih baik.

Perkembangan Politik Pasca Pemilu 1997
Di tengah-tengah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadilah ganjalan didalam kehidupan berpolitik menjelang Pemilu 1997 disebabkan adanya peristiwa 27 Juli 1996, yakni adanya kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta. Tekanan pemerintah Orba terhadap oposisi terlalu besar bersama dengan adanya tiga kekuatan politik yakni PPP, GOLKAR, PDI, dan dilarang mendirikan partai politik lain. Hal ini perihal bersama dengan diberlakukan paket UU Politik, yaitu:
UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilu,
UU No. 2 Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD yang lantas ditambah jadi UU No 5 Tahun 1995,
UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya,
UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pertikaian sosial dan kekerasan politik konsisten terjadi didalam masyarakat selama tahun 1996, kerusuhan meletus di Situbondo, Jawa Timur Oktober 1996. Kerusuhan sama terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat Desember 1996, lantas di bermacam daerah di Indonesia. Pemilu 1997, bersama dengan hasil Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini artinya dukungan penting kepada Soeharto jadi besar untuk jadi presiden kembali di Indonesia didalam sidang MPR 1998.

Pencalonan kembali Soeharto jadi presiden tidak mampu dipisahkan bersama dengan komposisi anggota DPR/MPR yang mempunyai kandungan nepotisme yang tinggi bahkan nyaris seluruh putra-putrinya tampil didalam lembaga negara ini. Terpilihnya kembali Soeharto jadi Presiden RI dan lantas membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh bersama dengan ciri nepotisme dan kolusi. Mahasiswa dan golongan intelektual mengadakan protes terhadap pelaksanaan pemerintahan ini. Di samping perihal tersebut di atas sejak 1997 Indonesia terkena imbas krisis moneter di Asia Tenggara.

Sistem ekonomi Indonesia yang lemah tidak mampu menanggulangi krisis, bahkan kurs rupiah terhadap 1 Agustus 1997 dari Rp2.575; jadi Rp5.000; per dolar Amerika. Ketika nilai tukar jadi memburuk, krisis lain menyusul yakni terhadap akhir tahun 1997 pemerintah melikuidasi 16 bank. Kemudian disusul membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas mengawasi 40 bank bermasalah. Kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan Soeharto jadi menurun. Pada April 1998, 7 bank dibekukan operasinya dan nilai rupiah konsisten melemah sampai Rp10.000 perdolar. Hal ini membawa dampak terjadinya aksi mahasiswa di bermacam kota di seluruh Indonesia. Keadaan jadi kacau dikala pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan cost angkutan. Tanggal 4 Mei 1998 aksi anti Soeharto jadi meluas, bahkan terhadap tanggal 12 Mei 1998 aksi mahasiswa Trisakti beralih jadi bentrokan fisik yang membawa 4 kurban meninggal yakni Elang Mulia, Hari Hartanto, Hendriawan, dan Hafiadin Royan.

Perkembangan Politik Setelah 21 Mei 1998

Sebab-Sebab terjadi Reformasi
Sejak 13 Mei 1998 rakyat meminta sehingga Presiden Soeharto mengundurkan diri. Tanggal 14 Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan di Surakarta. Tanggal 15 Mei 1998 Presiden Soeharto pulang dari mengikuti KTT G-15 di Kairo, Mesir. Tanggal 18 Mei para mahasiswa duduki gedung MPR/DPR dan terhadap sementara itu ketua DPR/MPR mengeluarkan pengakuan sehingga Presiden Soeharto mengundurkan diri. Hal ini paham berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang merosot sampai Rp15.000 per dollar. Dari realita di atas, akhirnya tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie, yang terhubung peluang suksesi kepemimpinan nasional kepada B.J. Habibie. Tujuan reformasi adalah terciptanya kehidupan didalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya.

Jatuh Bangunnya Pemerintahan RI Setelah 21 Mei 1998
Pemilihan umum dilaksanakan terhadap 7 Juni 1999. Dari seratus lebih partai politik yang terdaftar, hanya 48 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Lima besar hasil Pemilu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dan sekaligus merupakan lima penyusunan keanggotaan MPR yang menempatkan Amin Rais sebagai Ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR RI. Sidang Umum MPR terhadap tanggal 19 Oktober 1999 menampik laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie yang disampaikan terhadap tanggal 16 Oktober 1999.

Faktor penting yang membawa dampak ditolaknya laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie adalah patut diduga bahwa presiden menguraikan indikator perkembangan ekonomi yang tidak akurat dan manipulatif. Sidang Umum MPR juga berhasil menyita ketentuan pilih dan mengambil keputusan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI masa bakti 1999–2004. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid didalam menggerakkan pemerintahan didampingi Wapres Megawati Sukarnoputri. Sidang Umum MPR sesudah berhasil mengambil keputusan Presiden dan Wakil Presiden RI juga berhasil membawa dampak sembilan ketentuan dan untuk kali pertama laksanakan amandemen terhadap UUD 1945.

Presiden Abdurrahman Wahid menggerakkan pemerintahan bersama dengan membentuk kabinet yang disebut Kabinet Persatuan Nasional. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid berjasa didalam terhubung kran kebebasan berpendapat didalam rangka demokrasi di Indonesia. Rakyat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk berpendapat sampai akhirnya terjadi kebingungan dan kebimbangan tentang benar dan tidaknya suatu hal.

Pemerintah sendiri juga tidak dulu tegas didalam beri tambahan pengakuan terhadap suatu masalah. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid secara umum belum mampu melewatkan bangsa Indonesia nampak dari krisis yang dialaminya. Fakta yang ada justru menyatakan jadi banyak terjadi pengangguran, naiknya harga-harga, dan pertambahan kuantitas masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Disintegrasi bangsa juga jadi meluas biarpun udah diusahakan penyelesaian, kalau perubahan nama Irian Jaya jadi Papua.

Pertentangan DPR bersama dengan lembaga kepresidenan juga jadi transparan. Banyak sekali teguran DPR yang tidak dulu diindahkan Presiden Abdurrahman Wahid. Puncak pertentangan itu nampak didalam persoalan yang dikenal sebagai Bruneigate dan Buloggate. Kasus Buloggate membawa dampak lembaga DPR mengeluarkan teguran keras kepada presiden didalam wujud memorandum I sampai II. Intinya sehingga presiden kembali bekerja cocok GBHN yang udah diamanatkan.

Presiden Abdurrahman Wahid tidak mengacuhkan peringatan DPR tersebut. DPR akhirnya bertindak meminta MPR menggelar sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban kinerja presiden. Presiden berupaya merampungkan persoalan laporan pertanggungjawaban bersama dengan kompromi politik. Namun, upaya itu tidak mendapat sambutan positif lima dari enam partai politik pemenang Pemilu 1999, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PAN, dan Partai Bulan Bintang. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai basis politik K.H. Abdurrahman Wahid paham menopang langkah-langkahnya.

Sikap MPR untuk menggelar sidang istimewa jadi tegas sesudah presiden secara sepihak melantik pemangku sementara jabatan Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Pol) Chaerudin Ismail menukar Kapolri Jenderal Suroyo Bimantoro yang udah dinonaktifkan karena berseberangan pendapat bersama dengan presiden. Padahal cocok ketetapan yang berlaku pengangkatan jabatan setingkat Kapolri biarpun itu hak prerogatif presiden wajib selalu berkoordinas bersama dengan DPR. Presiden sendiri didalam menanggapi konsep sidang istimewa berupaya melacak kompromi politik yang sama-sama menguntungkan.

Namun, kecuali sampai tanggal 31 Juli 1998 kompromi ini tidak didapatkan, presiden bakal menyatakan negara didalam suasana bahaya. MPR memiliki rencana menggelar sidang istimewa mulai tanggal 21 Juli 2001. Presiden direncanakan bakal beri tambahan laporan pertanggungjawabannya terhadap tanggal 23 Juli 2003. Namun, presiden menampik konsep tersebut dan menyatakan Sidang Istimewa MPR tidak sah dan ilegal. Di lain pihak, lebih dari satu pimpinan partai politik lima besar pemenang pemilu minus PKB mulai mendekati dan mendorong Wapres Megawati Sukarnoputri untuk maju jadi presiden.

Melihat perkembangan politik yang tidak beruntung tersebut, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid menengarai adanya persekongkolan untuk menjatuhkan dirinya sebagai presiden. Oleh karena itu, presiden segera bertindak biarpun tidak mendapat dukungan penuh dari kabinetnya untuk mengeluarkan Dekret Presiden terhadap tanggal 23 Juli 2001 pukul 1.10 WIB dini hari. Dekret Presiden 23 Juli 2001 terhadap intinya memuat perihal sebagai berikut:

membekukan MPR dan DPR RI;Perkembangan Masyarakat Indonesia terhadap Masa Reformasi 45 Fenomena
mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyita tindakan dan juga menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum didalam sementara satu tahun;
menyelamatkan gerakan reformasi keseluruhan dari hambatan unsur-unsur orde baru bersama dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu ketentuan Mahkamah Agung
Bangsa Indonesia menanggapi Dekret Presiden itu bersama dengan penuh kebimbangan. MPR terhadap tanggal 23 Juli 2001 pukul 8.00 WIB, akhirnya bersikap bahwa dekret tidak sah dan presiden jelas-jelas udah melanggar haluan negara yang diembannya. Pernyataan MPR mendapat dukungan oleh fatwa Mahkamah Agung yang segera dibacakan terhadap Sidang Istimewa MPR itu. Sidang Istimewa MPR konsisten terjadi biarpun PKB dan PDKB menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab atas hasil apa pun dari Sidang Istimewa MPR. Fraksi-fraksi MPR yang ada akhirnya setuju memberhentikan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan mengambil keputusan Megawati Sukarnoputri sebagai Presiden RI. Keputusan mengambil keputusan Megawati Sukarnoputri sebagai presiden dituangkan didalam Tap. MPR No. III/MPR/2001. Masa jabatan juga sejak dilantik sampai tahun 2004 atau melanjutkan sisa masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Hamzah Haz terpilih Wakil Presiden RI. Presiden Megawati Sukarnoputri menggerakkan pemerintahan bersama dengan membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Gotong Royong. Komposisi kabinet ini ditetapkan terhadap tanggal 9 Agustus 2001. Persoalan berat yang dihadapi bangsa Indonesia udah menghadang Presiden Megawati dan kabinetnya untuk diselesaikan secepatnya.

Kondisi Sosial dan Politik Bangsa Indonesia Setelah 21 Mei 1998
Perubahan politik di Indonesia sejak bulan Mei 1998 merupakan babak baru bagi penyelesaian persoalan Timor Timur. Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie udah menawarkan pilihan, yakni dukungan otonomi spesifik kepada Timor Timur di didalam Negara Kesatuan RI atau menengahi diri dari Indonesia. Melalui perundingan yang disponsori oleh PBB, di New York, Amerika Serikat terhadap tanggal 5 Mei1999 ditandatangani kesepakatan tripartit antara Indonesia, Portugal, dan PBB untuk laksanakan jajak pendapat tentang standing masa depan Timor Timur. PBB lantas membentuk misi PBB di Timor Timur atau United Nations Assistance Mission in East Timor (UNAMET).

Misi ini bertugas laksanakan jajak pendapat. Jajak pendapat diadakan tanggal 30 Agustus 1999. Jajak pendapat diikuti oleh 451.792 masyarakat Timor Timur berdasarkan syarat-syarat UNAMET. Jajak pendapat diumumkan oleh PBB di New York dan Dili terhadap tanggal 4 September 1999. Hasil jajak pendapat menyatakan bahwa 78,5% masyarakat Timor Timur menampik terima otonomi spesifik didalam NKRI dan 21,5% terima usul otonomi spesifik yang ditawarkan pemerintah RI.

Ini artinya Timor Timur wajib terlepas dari Indonesia. Ketetapan MPR No. V/MPR/ 1999 tentang Penentuan Pendapat Rakyat di Timor Timur menyatakan mencabut berlakunya Tap. MPR No. V/MPR/1978. Selain itu, mengakui hasil jajak pendapat tanggal 30 Agustus 1999 yang menampik otonomi khusus. Pengalaman lepasnya Timor Timur dari Indonesia menjadikan pemerintah lebih berhati-hati terhadap persoalan Aceh dan Papua. Sikap politik pemerintah di masa reformasi terhadap penyelesaian persoalan Aceh dan Papua dilaksanakan bersama dengan memberi otonomi spesifik terhadap dua daerah tersebut.

Untuk lebih memberi perhatian dan stimulan terhadap masyarakat Irian Jaya, di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid nama Irian Jaya diganti jadi Papua. Pemerintah pusat juga memberi otonomi spesifik terhadap wilayah Papua. Dengan demikian, pemerintah udah berupaya merespon lebih dari satu permintaan warga Papua untuk mampu lebih memaksimalkan segala potensinya untuk kesejahteraan rakyat Papua sendiri. Meskipun begitu, masih saja terjadi usaha untuk menengahi diri dari NKRI, khususnya yang dipimpin oleh Theys H. Eluoy, Ketua Presidium Dewan Papua.

Gerakan Papua Merdeka sempat mereda sesudah Theys H. Eluoy tewas tertembak terhadap tanggal 11 November 2001 yang diduga dilaksanakan oleh lebih dari satu oknum TNI dari Satgas Tribuana X. Penyelesaian konflik layaknya itu sebetulnya tidak diharapkan pemerintah, tapi ada saja oknum yang memancing di air keruh sehingga mengundang ketegangan. Keinginan lebih dari satu rakyat untuk merdeka udah membawa dampak pemerintah bertindak keras. Apalagi sesudah pengalaman Timor Timur dan dukungan otonomi spesifik terhadap rakyat tidak beri tambahan hasil maksimal.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri, Aceh udah mendapat otonomi spesifik bersama dengan nama Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, permintaan baik pemerintah tidak cukup mendapat sambutan lebih dari satu rakyat Aceh. Kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selalu terhadap tuntutannya, yakni menginginkan Aceh merdeka. Akibatnya, di Aceh kerap terjadi masalah keamanan, layaknya penghadangan dan perampokan truk-truk pembawa kebutuhan rakyat, sertaterjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh yang memihak Indonesia. Agar suasana tidak jadi parah, pemerintah pusat bersama dengan persetujuan DPR, akhirnya laksanakan operasi militer di Aceh. Hukum darurat militer diberlakukan di Aceh.

Para pendukung Gerakan Aceh Merdeka ditangkap. Namun demikian, operasi militer juga selalu saja menyengsarakan warga sipil sehingga diharapkan mampu segera selesai. Gejolak politik di masa reformasi juga ditandai bersama dengan banyaknya teror bom diIndonesia. Teror bom terbesar terjadi di sebuah daerah hiburan di Legian, Kuta, Bali yang menewaskan ratusan orang asing. Pada tanggal 12 Oktober 2002 bom berikutnya sempat memporak-porandakan Hotel J.W. Marriot di Jakarta lebih dari satu sementara lalu. Keadaan yang tidak aman dan banyaknya teror bom memperburuk citra Indonesia di mata internasional sehingga banyak investor yang batal menanamkan modal di Indonesia.

Kondisi politik Indonesia yang tidak cukup beruntung tersebut diperparah bersama dengan tidak ditegakkannya hukum dan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana mestinya. Berbagai persoalan pelanggaran hukum dan HAM khususnya yang menyangkut tokoh-tokoh politik, konglomerat, dan oknum TNI tidak dulu terlewati secara adil dan jujur. Oleh karena itu, rakyat jadi tidak percaya terhadap penguasa biarpun dua kali udah terjadi perubahan pimpinan negara sejak Soeharto tidak jadi Presiden RI.

Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Berbagai Daerah Sejak Reformasi

Tuntutan reformasi meminta adanya perubahan dan perbaikan di segala segi kehidupan yang lebih baik. Namun, terhadap praktiknya tuntutan reformasi udah disalahgunakan oleh para petualang politik hanya untuk kepentinganpribadi dan kelompoknya. Pada masa reformasi, konflik yang terjadi di masyarakat jadi gampang terjadi dan kerap kali bersifat etnis di bermacam daerah. Kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan perekonomian yang tidak segera kunjung membaik membawa dampak kerap terjadi gesekan-gesekan didalam masyarakat. Beberapa konflik sosial yang terjadi terhadap masa reformasi terjadi di lebih dari satu wilayah, antara lain sebagai berikut.

Kalimantan Barat
Konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat melibatkan etnik Melayu, Dayak, dan Madura. Kejadian bermula dari tertangkapnya seorang pencuri di Desa Parisetia, Kecamatan Jawai, Sambas, Kalimantan Barat yang lantas dihakimi sampai tewas terhadap tanggal 19 Januari 1999.
Kalimantan Tengah
Konflik sosial di Kalimantan Barat ternyata terjadi juga di Kalimantan Tengah. Pada tanggal 18 Februari 2001 pecah konflik antara etnis Madura dan Dayak. Konflik itu diawali bersama dengan terjadinya pertikaian perorangan antaretnis di Kalimantan Tengah.
Sulawesi Tengah
Konflik sosial di Sulawesi Tengah tepatnya di daerah Poso berkembang jadi konflik antaragama. Kejadian bermula dipicu oleh perkelahian antara Roy Luntu Bisalembah (Kristen) yang kebetulan tengah mabuk bersama dengan Ahmad Ridwan (Islam) di dekat Masjid Darussalam terhadap tanggal 26 Desember 1998.
Maluku
Konflik sosial yang dipicu oleh konflik agama juga terjadi di Maluku. Kejadian diawali bersama dengan bentrokan antara warga Batumerah, Ambon, dan sopir angkutan kota terhadap tanggal 19 Januari 1999.

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/

Baca Juga :