pertama adalah masa pertumbuhan (masa muda)

Tujuan dan Sarana Birokrasi

Birokrasi sebagai perlengkapan teknis kedudukan raja harus mencerminkan perhatian utama raja, yaitu pemeliharaan keselarasan. Dalam prakteknya ini berarti menjaga dan memelihara keamanan serta kemungkinan gangguan dari luar maupun kejahatan atau ketidakberesan di dalam negeri yang dapat mengganggu keseimbangan antara dua lingkungan alam itu.
Gerombolan penjahat dan penyamun rupanya merupakan lembaga yang sudah mapan dan lama usianya. Para penjahat membuat keadaan kerajaan resah. Untuk mengatasi hal tersebut maka kerajaan melakukan sistem pajak terhadap daerah-daerah kekuasaannya dan sebagai imbalannya kerajaan akan memberikan pengamanan terhadap gangguan perampok maupun penjahat. Dan kemudian dibentuklah peraturan-peraturan atau bisa disebut kitab hukum agar dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada para penjahat.
Usaha untuk menghindarkan masalah-masalah yang terkandung dalam dan timbul karena adanya organisasi yang rumit dan pelik dengan menjalankan tata pemerintahan negara sesederhana mungkin. Daerah administratif biasanya bersifat berswasembada dalam keuangan. Dan juga tak lepas dari peran jabatan-jabatan di bawah raja yang kemudian membentukan lapisan sosial dan kelompok kecil. Salah satunya adalah kaum priyayi yang mengabdi kepada raja yang diharapkan agar ia tidak akan pernah didorong oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kebutuhan akan uang.
Dalam masyarakat Jawa membagi kehidupan priyayi menjadi tiga bagian, yang pertama adalah masa pertumbuhan (masa muda) ditandai oleh usaha mencoba-coba untuk mendapat pengalaman dan latihan lara-lapa, dianggap sebagai masa belajar sebelum memikul tugas pada pemerintahan. Yang kedua ditandai dengan pertanggungjawaban dan pelaksanaan kewajiban disertai dengan usaha meraih kedudukan dan keagungan dalam dunia kebendaan. Dan tahap ketiga adalah saat setelah priyayi mengundurkan diri lalu merenungkan apa yang menjadi tujuan hidupnya dan berusaha untuk mencari pengetahuan mistik.

Organisasi Teknis Pemerintahan

Terdapat perbedaan dalam sistem yang didasarkan dan harus didasarkan pada perbedaan status politik antara pejabat tinggi di ibukota dengan bupati vassal. Karena semakin rumitnya pengaturan tata kehidupan dikraton maka semakin banyakpula jumlah pejabat yang dibutuhkan dan karena sistem penggajian dengan lungguh maka dengan sendirinya tanah yang resedia harus diperluas. Pejabat raja yang berada diluar ibukota jadi yang berada di luar Nagaragung, pasti lebih bebas bergerak, mereka kurang diawasi semata-mata karena jauh dari kraton. Pemerintahan raja sebenarnya merupakan hubungan yang hierarkis antara satuan-satuan kekuasaan yang berdiri sendiri, sangat otonom dan dapat mencukupi kebutuhan sendiri, yang secara vertikal dihubungkan oleh ikatan-ikatan perorangan diantara beberapa pemegang kekuasaan. Para pejabat tampaknya memiliki otonomi penuh dalam hal pengangkatan pegawai bawahannya dan nampaknya juga dalam pembagian daerah-daerah yurisdiksi masing-masing.
Untuk mempertahankan kekuasaanya atas para bawahannya raja menggunakan tiga cara. Pertama, menggunakan kekerasan bahkan sampai bisa menjatuhkan hukuman matiatas lawan-lawannya beserta keluarga, cara yang sama sekali tidak jarang dilaksanakan. Cara berikutnya adalah dengan memaksa orang-orang terkemuka yang berpengaruh di Kraton untuk jangka waktu yang lama sedangkan daerahnya disuruh urus oleh wakil mereka masing-masing. Cara ketiga ialah menjalin persekutuan melalui perkawinan.

SUmber: https://cipaganti.co.id/